KB Bukopin Jadi Pionir Obligasi Sosial Bank Swasta di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank KB Bukopin Tbk menyelenggarakan Event Agreement Signing Ceremony bersama International Finance Corporation (IFC) World Bank dengan tema "The First Social Bond For Private Sector Bank in Indonesia". Event tersebut menjadi salah satu rangkaian acara simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin dan IFC dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai US$300 juta atau Rp 4,41 triliun dari IFC.

Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia. Di mana obligasi sosial tersebut didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari Covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial, seperti UMKM, perumahan terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dukungannya terhadap kerja sama Bank KB Bukopin dan IFC World Bank.

"Pemerintah mendukung kerja sama yang dilakukan Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank dalam penerbitan obligasi sosial ini untuk membuka potensi investasi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Diketahui fasilitas pinjaman tersebut akan disalurkan ke tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca Covid-19. Adapun tiga sektor tersebut yaitu sektor ritel melalui pembiayaan rumah terjangkau serta sektor UMKM dan pelaku UMKM perempuan.

Selain itu sektor komersial, meliputi kesehatan, pendidikan (di luar pendidikan k-12), infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).

Sementara itu, dalam menjaga obligasi sosial sesuai sasaran, KB Bukopin telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyatakan bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin menjadi yang pertama bagi bank swasta di Indonesia.

"Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan KB Bukopin dan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial, yang berfokus pada ketahan dan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrumen obligasi," tutur dia.

Dia menyebut, berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, sebanyak 87,5 % UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2% di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan.

Di sisi lain, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia.

"Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya. Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia," ujar dia.

Sedangkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa dengan sosial bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif.

"Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara," ungkap Riyatno.

Sebagai informasi, hadir pada acara tersebut sejumlah perwakilan dari pemerintahan, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto, Asisten Deputi Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Puji Gunawan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, dan Direktur Pengawas Perbankan II OJK Kusdarmawan Agustianto.

Tamu undangan lainnya yang turut hadir yaitu Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, institusi pemerintah, sejumlah badan usaha milik pemerintah dan swasta. Adapun turut hadir secara virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.